Kehidupan Politik pada Masa Demokrasi Liberal dan Kondisi ekonomi pada masa awal Demokrasi Terpimpin
3.10 Mengevaluasi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa
Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai dengan masa Demokrasi Terpimpin
4.10 Menyajikan hasil telaah tentang perkembangan kehidupan politik dan
ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi
Terpimpin
Politiknya menggunakan sistem multipartai
yang memicu terjadinya persaingan antar fraksi politik di parlemen untuk saling
menjatuhkan.
1. Sistem pemerintahan
Ø Presiden hanya bertugas
menjadi kepala negara bukan menjadi kepala pemeritahan.
Ø Kegiatan pemerintahan
dilakukan oleh menteri.
Ø Perdana menteri dan
kabinet bertanggung jawab terhadap parlemen (DPR).
Ø Sistem pemerintahan yang
berjalan yakni parlementer.
2. Kabinet
a. Kabinet Natsir
Gabungan antara Masyumi dengan Partai Indonesia Raya/ Parindra, Partai
Katolik, Parkindo dan PSII. Moh. Natsir, perdana Menteri pertama kali di
Indonesia yang berasal dari Partai Masyumi. Didukung oleh Moh. Roem, Assaat,
Djuanda, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Soemitro Djojohadikusumo. Perekonomian
Indonesia mencapai masa paling jaya. Kabinet Natsir mulai runtuh saat
Hadikusumo dari PNI mengajukan mosi tuntutan supaya pemerintah mencabut PP No.
39 Tahun 1950 mengenai pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah.
b. Kabinet Sukiman
1) Gabungan antara PNI dan
Masyumi. Soekarno mendeklarasikan Sukiman dari Masyumi dan Suwirjo dari PNI.
2) Program Kabinet Sukiman,
yaitu :
Ø Menyempurnakan alat-alat
kekuasaan negara.
Ø Menciptakan dan
melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka waktu yang pendek dan jangka
yang panjang.
Ø Menuntaskan persiapan
pemilu dan mempercepat pelaksanaan otonomi daerah.
Ø Menyiapkan UU mengenai
pengakuan serikat buruh.
Ø Melaksanakan politik
luar negeri sistem bebas aktif.
Ø Memasukkan Irian Barat
ke dalam wilayah Republik Indonesia sesegera mungkin.
3) Keputusan kontroversial
yakni, Keputusan Menteri luar negeri Ahmad Soebardjo menyetujui perjanjian
Mutual Security Act (MSA) dengan Duta besar Amerika Serikat, Merle Cochran.
4) Sunario dari PNI
berasumsi bahwa Ahmad Soebardjo melanggar politik luar negeri bebas aktif.
Akibatnya, Ahmad Soebardjo mengundurkan dirinya.
c. Kabinet Wilopo
1) Gabungan antara PNI dan
Masyumi.
2) Berlakunya sistem Zaken
Kabinet terdiri dari menteri-menteri ahli dalam bidangnya.
3) Berbagai permasalahan
yang terjadi, seperti:
Ø Krisis ekonomi sebab
anjloknya ekspor impor yang tidak terkendali.
Ø Timbul gerakan
separatisme dan sikap provinsialisme yang membahayakan keutuhan bangsa.
Ø Terjadi Peristiwa 17
Oktober 1952, yakni peristiwa perselisihan internal dalam lingkungan TNI karena
tidak kompaknya TNI.
4) Kedudukan Kabinet Wilopo
semakin tidak seimbang/stabil ketika terjadi peristiwa tanjung Morawa.
d. Kabinet Ali
Sastroamidjojo I
1) Gabungan antara PNI dan
NU, Masyumi memilih menjadi bagian oposisi.
2) Soekarno menyuruh Ali
Sastroamidjojo PNI dan Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya menjadi perdana
menteri dan wakil perdana menteri.
3) Prestasinya, ialah:
Ø Menyelenggarakan
Konferensi Asia Afrika/KAA.
Ø Menyusun panitia pemilu
yang diketuai oleh Hadikusumo.
Dalam mengatasi masalah perekonomian,
Kabinet Ali meninjau kembali utang pemerintah dan cadangan devisa negara.
Caranya, membatalkan hasil Konferensi Meja Bundar/ KMB.
e. Kabinet Burhanuddin
Harahap
• Program utamanya,
memberantas korupsi yang didukung oleh rakyat dan TNI.
• Prestasinya, sukses
menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1955 yang dilaksanakan dalam 2 tahap
untuk memilih anggota DPR dan anggota Konstituante.
f. Kabinet Ali
Sastroamidjojo II
1) Gabungan antara PNI,
Masyumi, dan NU.
2) Program kerjanya,
meliputi:
Ø Melakukan pembatalan
hasil KMB.
Ø Berjuang mengembalikan
Irian Barat ke naungan Indonesia.
Ø Memulihkan kembali keamanan
dan ketertiban serta pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan,
pendidikan, dan pertanian.
Ø Menjalankan hasil
keputusan KAA.
Ø Merealisasikan perubahan
ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
3) Bermacam permasalahan
yang timbul, seperti:
Ø
Sentimen anti Tionghoa mulai berkembang biak di dalam masyarakat.
Ø
Timbul kekacauan di beberapa daerah yang merujuk pada gerakan separatisme.
Ø
Perselisihan antara pengusaha Tionghoa dan pengusaha nasional dampak dari
pembatalan hasil KMB.
4) Akhir masa Kabinet Ali
II dikarenakan oleh mundurnya sejumlah menteri.
g. Kabinet Djuanda
1. Asal usul pembentukan :
Ø
Keadaan politik dan keamanan Indonesia yang semakin tidak menentu.
Ø
Pertentangan antar parpol semakin parah dan memanas.
2. Dinamakan Kabinet Karya,
sebab disusun berdasarkan zaken kabinet Programnya,
antara lain :
Ø
Menyusun Dewan Nasional, yakni badan yang bertujuan meneru dan menyalurkan
aspirasi dari berbagai kekuatan non partai yang ada dalam masyarakat.
Ø
Normalisasi keadaan RI.
Ø
Mengusahakan pengembalian Irian Barat.
Ø
Menyegerakan proses pembangunan.
3. Dalam memimpin sistem
pemerintahan, Djuanda ditolong oleh Hardi, K.H. idham Chalid, dan J. Leimena. Prestasinya,
meliputi:
Ø Memutuskan garis
kontinental batas wilayah laut Indonesia melewati Deklarasi Djuanda.
Ø Mengadakan Musyawarah
Nasional/ Munas untuk meredam pergolakan di berbagai daerah.
Masih banyak yang hal yang harus kamu
ketahui dalam materi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa
demokrasi liberal. Jadi, jangan cepat bosan ya! Yuk simak simak lanjutan
pembahasannya di bawah ini :
1. Sistem kepartaian
Ø Dimulai dengan Presiden
Soekarno membangu PNI pada tanggal 23 Agustus 1945.
Ø Wapres Moh. Hatta
menyatakan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 dan terciptalah 10
parpol yaitu, Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai dan PKR.
Ø Sistem kepartaian yang
diterapkan adalah sistem multipartai.
2. Pemilu 1955
1) Diselenggarakan dalam 2
tahap, yakni :
Ø
Tahap pertama (29 September 1955) untuk pemilihan anggota DPR/parlemen.
Ø
Tahap kedua (15 Desember 1955) untuk pemilihan anggota Konstituante.
2) 5 partai terbesar dalam
pemilu 1955 adalah PNI, Masyumi, PKI, PSII dan NU.
3) Segi positif yang dapat dipetik, yakni:
Ø Tingkat partisipasi
masyarakat yang tinggi.
Ø Sedikitnya jumlah orang
yang tidak memilih/golput.
Ø Ada kesadaran
berdemokrasi.
3. Kegagalan konstituante
menyusun UUD
a.) 10 November 1956
Presiden Soekarno melantik sebanyak 514 anggota Konstituante.
b.) Tugas badan Konstituante
yakni, Merumuskan UUD yang baru.
c.) Masalah utama yang harus
dihadapi ialah, penetapan Dasar Negara.
d.) Kegagalan Konstituante
dikarenakan oleh:
Ø Perdebatan yang terjadi
secara berlarut-larut.
Ø Adanya perselisihan yang berlangsung antar partai.
Ø Timbulnya desakan untuk
kembali pada UUD 1945.
e.) Pada tanggal 30 Mei
1959, Konstituante menyelenggarakan pemungutan suara dan hasilnya mayoritas
ingin kembali pada UUD 1945.
f.) Posisi Konstituante
terdesak saat A. H. Nasution menyatakan PEPERPU/040/1959 yang isinya, larangan
terjadinya kegiatan politik.
g.) Konstituante dibubarkan
pada tanggal 5 Juli 1959 melewati Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Kehidupan Ekonomi pada Masa Demokrasi
Liberal
1. Permasalahan Ekonomi
pada Masa Demokrasi Liberal, yaitu :
• Permasalahan dalam
jangka pendek, yakni pemerintah wajib mengurangi jumlah uang yang beredar dan
memperbaiki kenaikan biaya hidup.
• Permasalahan dalam
jangka panjang, yakni pertambahan penduduk yang tak terkendali dan tingkat
kesejahteraan penduduk yang relatif rendah.
2. Kebijakan pemerintah
untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa Liberal
A. Gerakan Benteng
1) Dikemukakan oleh
Soemitro Djojohadikusumo.
2) Kebijakan diawali pada
April 1950, yaitu:
• Memberikan pertolongan
kepada pengusaha Pribumi supaya mereka berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi
nasional. Bantuan tersebut berwujud bimbingan konkret atau bantuan kredit.
• Mendirikan kewirausahaan
Pribumi supaya mampu membentengi perekonomian Indonesia yang baru saja merdeka.
• b. Gunting Syafruddin
• Dikemukakan oleh
Syafruddin Prawiranegara.
• Kebijakan diawali pada
15 Maret 1950 dengan pemotongan nilai uang/sanering.
3) Nasionalisasi De
Javasche Bank
Kebijakan yang berlaku adalah perubahan status De Javasche Bank menjadi
Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Sirkulasi. Diumumkan pada tanggal
15 Desember 1951 menurut UU no. 24 Tahun 1951.
4) Pembentukan Biro
Perancang Negara
• Diciptakan pada masa
Kabinet Ali Sastroamidjojo I.
• Bertugas merancang
pembangunan jangka pendek sehingga hasilnya belum bisa dinikmati langsung oleh
masyarakat.
• Dampak tidak adanya
stabilitas/keseimbangan politik karena masa kabinet yang terlalu singkat
menyebabkan penurunan drastis ekonomi, inflasi dan lambatnya pelaksanaan
pembangunan.
B. Sistem Ekonomi Ali Baba
1) Diprakarsai langsung
oleh Iskak Tjokroadisurjo, seorang Menteri Perekonomian pada masa Kabinet Ali
Sastroamidjojo I.
2) Kebijakan yang
dilaksanakan, yaitu mendorong berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi
dalam berusaha merombak ekonomi kolonial berubah menjadi ekonomi nasional.
3) Langkah yang diambil,
yaitu:
• Mewajibkan pengusaha
asing yang beroperasi di Indonesia untuk memberikan pelatihan dan tanggung
jawab kepada TKI supaya bisa menduduki jabatan staf.
• Membangun perusahaan
negara.
• Menyediakan fasilitas
kredit.
• Memberikan lisensi untuk
perusahaan swasta nasional.
Liberalisme masuk ke Indonesia setelah sekularisme masuk ke Indonesia,
karena sekularisme merupakan akar liberalisme. Paham-paham ini masuk secara
paksa ke Indonesia melalui proses penjajahan, khususnya oleh pemerintah Hindia
Belanda. Prinsip negara sekuler telah ada dalam Undang-Undang Dasar Belanda
tahun 1855 yang menyatakan bahwa pemerintah bersikap netral terhadap agama,
artinya tidak memihak salah satu agama atau mencampuri urusan agama.
Nah Greaters, itulah perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa
demokrasi liberal. Selain di bidang ekonomi, dalam bidang lainnya pun Bangsa
Indonesia sudah berkembang. Untuk tahu apa saja perkembangannya selanjutnya,
kamu bisa membaca artikel lainnya di GreatEdu. Semoga bermanfaat!
C.
Kondisi ekonomi pada
masa awal Demokrasi Terpimpin
Kondisi ekonomi pada masa awal Demokrasi
Terpimpin sangat terpuruk akibat
pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada
masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, di mana alat-alat
produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara atau minimal
di bawah pengawasan negara.
1) Pembentukan Dewan
Perancang Nasional (Depernas) dan Badan Perancangan Pembangunan Nasional
(Bappenas) Upaya perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan pembentukan
Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin Moh.
Yamin. Dapernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan
nasional yang disebut sebagai Pola Pembangunan Semesta Berencana dengan
mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pola Pembangunan
Semesta dan Berencana terdiri atas Blueprint tripola yaitu proyek pembangunan,
pola penjelasan pembangunan dan pola pembiayaan pembangunan Pada tahun 1963,
juga dibentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin
Presiden Soekarno sebagai pengganti Depernas. Tugas Bappenas adalah menyusun
rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek.
2) Penurunan nilai uang
Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di
masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah mengumumkan penurunan nilai
uang. Gimana sih penurunan nilai uang tersebut? Sebagai contoh, untuk uang
kertas pecahan Rp500 nilainya akan berubah menjadi Rp50 begitu seterusnya.
Selain itu, semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 akan dibekukan.
3) Melaksanakan Deklarasi
Ekonomi (Dekon)
Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi
secara menyeluruh yaitu Deklarasi Ekonomi (Dekon). Tujuan dibentuknya Dekon
adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas
dari imperialisme. Meski begitu, dalam pelaksanaannya Dekon tidak mampu
mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi, Dekon justru mengakibatkan
perekonomian Indonesia stagnan. Masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh
pemerintah sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan.
4) Pembangunan Proyek
Mercusuar
Keadaan perekonomian semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek
mercusuar. Proyek Mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibukota agar
mendapat perhatian dari luar negeri. Untuk memfasilitasi Ganefo (Games of the
New Emerging Forces) sebagai tandingan dari Olimpiade, pemerintah membangun
proyek besar seperti gedung CONEFO yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPD
DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, pembangunan
Monumen Nasional (Monas), dan pusat pertokoan Sarinah.
KONDISI SOSIAL DAN
BUDAYA
1. Larangan pedagang asing
di luar ibukota daerah
Dalam bidang sosial, pada masa Demokrasi Terpimpin pernah terjadi konflik
antar pedagang asing, terutama Cina. Pada 1 Januari 1960, para pedagang asing
dilarang berdagang di pedesaan. Akibatnya, banyak di antara mereka yang
dipindahkan ke kota. Atas kebijakan tersebut pemerintah di Beijing memberikan
reaksi keras terhadap usaha tentara Indonesia melarang warga negara asing
(etnis Cina) bergerak dalam bidang usaha eceran diluar kota-kota besar.
2. Kerusuhan di Jakarta
Pada masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia, keadaan sosial Indonesia mulai
kacau. Kedutaan besar Inggris dan 21 rumah stafnya dibakar habis di Jakarta.
Sebagai balasan, kedutaan besar Indonesia di Malaysia juga mengalami kerusakan.
Hal ini berujung pada pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan
Singapura.
3. Konflik Lekra dengan Manikebu
Dalam bidang kebudayaan, juga terdapat konflik Lekra dan Manikebu. Lekra
(Lembaga Kebudayaan Rakyat) kelompok pendukung ajaran Nasakom sementara
Manikebu (Manifesto Kebudayaan) adalah sekelompok cendekiawan yang anti dengan
ajaran tersebut. Kelompok Manikebu mendukung Pancasila, namun tidak mendukung
ajaran Nasakom. Manikebu tidak ingin kebudayaan nasional didominasi ideologi
tertentu. Manikebu kemudian dilarang oleh pemerintah RI karena dianggap
menunjukkan sikap ragu-ragu terhadap revolusi. Tokoh-tokoh dalam Manikebu
antara lain H.B. Jassin dan Taufiq Ismail.
4. Pelarangan musik dan
tarian ala Barat
Squad, sekarang kamu tentu bisa dengar berbagai musik dan menarikan
berbagai tarian dengan bebas, ‘kan? Berbeda dengan masa Demokrasi Terpimpin,
segala aspek kehidupan masyarakat berada di bawah dominasi politik. Bahkan,
kelompok seniman Koes Bersaudara (Koes Plus) juga pernah ditahan oleh pihak
Kejaksaan karena dianggap memainkan musik yang kebarat-baratan. Melalui
pidato-pidatonya, Presiden Soekarno mengecam kebudayaan Barat berupa musik
“rock and roll”, dansa ala “cha-cha”, musik pop.
Hidup di masa sekarang tentunya berbeda dengan kehidupan Indonesia di masa
demokrasi terpimpin, ya. Jika di masa sekarang kita bisa hidup bebas, di masa
itu pemerintah hampir “memasuki” semua aspek kehidupan. Kita harus bersyukur
nih, Squad. Oh iya, kalau kamu mau diskusi tentang topik ini lewat ruangles
yang pastinya didampingi sama guru-guru yang handal.
SUMBER :
0 komentar:
Posting Komentar